GUBERNURAN–Setelah kenaikan harga BBM diberlakukan per 1 April mendatang, Pemerintah pusat rencananya akan menggulirkan kembali program bantuan langsung tunai (BLT), sebagai kompensasinya. Namun, tindakan pemerintah itu masih dinilai keliru oleh kalangan dewan.
Pasalnya, pemerintah hanya berusaha memberikan kompensasi berupa uang tunai kepada warga miskin (gakin) tapi lupa memperhatikan kebutuhan nelayan yang sebenarnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng Hadi Santoso, kemarin.
Ia menilai kompensasi berupa BLT itu sendiri masih belum efektif. Karena nantinya, hanya akan habis dalam beberapa waktu saja.
“Nelayan selama ini hanya menggantungkan kebutuhan BBM untuk melaut. Sebagian besar nelayan di Jateng menggunakan sistem bagi hasil melaut untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan adanya kebijakan (kenaikan harga BBM bersubsidi) itu, maka bagi hasil yang didapatkan pun akan berkurang drastis,” katanya yang juga Anggota Komisi D DPRD Jateng.
Untuk itu, lanjut dia, apabila program BLT kembali digulirkan maka sebaiknya Pemerintah pusat pun memikirkan kebutuhan nelayan untuk melaut. “Memang, penerima BLT juga ada yang berprofesi sebagai nelayan. Tapi, apakah nilai kompensasi yang diberikan itu cukup untuk melaut? Untuk itu, perlu dipikirkan soal kebutuhan nelayan,” jelasnya.
Ia menyarankan, selain BLT untuk gakin, sebaiknya pemerintah juga dapat memberikan kompensasi kepada nelayan. Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian subsidi khusus bagi nelayan dalam pembelian BBM.
“Menurut saya langkah seperti itu lebih tepat untuk dilakukan. Karena, subsidi tersebut jauh lebih berguna dibandingkan hanya dengan pemberian uang tunai dalam program BLT,” terangnya. (ano/17)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !