Komisi V Panggil Berbagai Pihak yang Tangani Sukhoi

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pimpinan Dewan untuk memanggil semua pihak yang terkait dengan penanganan kasus jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan itu untuk dimintai penjelasan berbagai hal.

"Kami sudah meminta ke pimpinan untuk segera memanggil Kementerian Perhubungan, KNKT, Basarnas untuk mendapat penjelasan rinci tentang musibah tersebut. Kemungkinan minggu ini (dipanggil)," kata Saleh Husein anggota Komisi V DPR di Jakarta, Selasa ( 15/5/2012 ).

Saleh mengatakan, salah satu yang ingin diketahui apakah memang ada izin joyflight. Selain itu, tambah dia, apakah sejak awal juga diatur rute penerbangan. "Seandainya belum (ada izin) maka berarti ada pihak tertentu yang memaksa pesawat tersebut dibolehkan terbang," kata Saleh.

Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexandrei Ivanov, menegaskan bahwa Sukhoi Superjet 100 telah mengantongi izin dari seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. "Dari Kementrian Luar Negeri sudah ada izin, yang kita sebut diplomatic clearance. Dari Mabes TNI sudah dikeluarkansecurity clearance. Dari Kementerian Perhubungan, kita sebut approval flight. Prosedur ini sudah dilewati, maka joyflight ini bisa dilaksanakan," kata Ivanov.

Pesawat SSJ 100 yang jatuh merupakan pesawat pengganti. Pesawat tersebut berbeda dengan pesawat yang digunakan dalam peragaan di dua negara sebelumnya. Pesawat SSJ 100 itu sebelumnya dilaporkan menjalani tur promosi ke enam negara. Sebelum ke Indonesia, pesawat itu lebih dulu berpromosi di Pakistan dan Kazakhstan.

Hingga saat ini, kotak hitam pesawat itu masih dicari. Dari kotak hitam itu dapat diketahui penyebab kecelakaan.

BBM Langka, Kalimantan Rugi Rp10 T per Bulan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan dalam kurun waktu enam bulan terakhir mengakibatkan terjadinya stagnasi dan kerugian ekonomi yang tinggi di daerah itu.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Tengah, Endang Kesumayadi, menuturkan, kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan akibat minimnya kuota BBM di Kalimantan, sehingga menyebabkan kelangkaan di wilayah itu, diperkirakan mencapai Rp10 triliun per bulan.

"Sudah tiga bulan terakhir ini Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah. Antrean saja bisa mencapai 3-4 kilometer. Di sana, harga BBM mencapai Rp15.000-20.000 per liter, tapi masyarakat masih membelinya. Sedangkan di Jawa, harga mau naik saja mendapat reaksi keras," kata Endang dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Senin 14 Mei 2012.

Endang memaparkan bahwa proses distribusi barang juga terhambat, karena adanya stagnasi di lapangan. Sedikitnya 7.000 truk di Kalimantan Selatan, 5.600 truk di Kalimantan Timur, dan 3.500 truk di Kalimantan Barat terhambat beroperasi. Hal ini memicu stagnasi dan antrean panjang di pelabuhan hingga 2-3 hari.
"Untuk angkutan batu bara saja yang biasanya sehari bisa dua atau tiga rit, sekarang hanya satu rit saja dalam dua hari," ujarnya.

Menurut Endang, selama ini masyarakat Kalimantan merasa 'dianaktirikan' dari pembangunan, baik itu listrik, infrastruktur, dan kuota BBM. Padahal, hasil eksploitasi sumber daya alam Kalimantan memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan nasional.

Pihaknya sangat menyayangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat Kalimantan dengan tidak memenuhi kuota BBM yang dibutuhkan.
"Total nasional kuota BBM subsidi sebanyak 40 juta kiloliter, sebagaimana diatur dalam APBN-P 2012. Namun, dalam realisasinya, Kalimantan hanya mendapat lima persen dari kuota BBM nasional, yang idealnya bisa mendapat 7,5 persen," tuturnya.
 
Sebagai solusi untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami dan dampak lainnya, Endang menyarankan agar pemerintah pusat berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan kuota BBM yang sebenarnya bagi Kalimantan.